TEMPOCO, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika siap mengajukan pemblokiran akun penyebar film dan film serial gratis yang marak terjadi di platform perpesanan instan, Telegram. Kementerian akan melakukan tindak lanjut bila terdapat laporan dari masyarakat.
“Untuk platform messenger seperti Telegram, karena bersifat privat, Kominfo dapat mengajukan pemblokiran atau suspend akun atau channel Telegram yang dilaporkan tersebut,” ujar Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi, saat dihubungi pada Jumat, 1 Januari 2021.
Dedy menjelaskan, Kementerian bakal berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Sebab, praktik penyebaran film maupun serial ilegal dapat digolongkan sebagai pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Selain laporan masyarakat, Dedy menerangkan penanganan dapat dilakukan seumpama terdapat pelaku usaha perfilman atau asosiasi terkait yang melaporkan kepada Kominfo. “Penanganan berdasarkan laporan aduan masyarakat, aduan Ditjen KI Kumham, dan dari pelaku usaha perfilman atau asosiasi perfilman yang dirugikan sebagai akibat dari adanya pembajakan film tersebut,” ucapnya.
Sejak 2016, Kominfo mencatat telah ada 4.674 konten yang ditindak oleh pemerintah. Pihak yang ditindak terbukti telah melanggar HKI dan telah mengalami pemblokiran.
Pada akhir 2019, Kominfo memblokir situs pengelola penayangan film tidak resmi, Indoxxi. Indoxxi mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 2020.
